Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri dalam negeri melalui aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Kebijakan yang mewajibkan tingkat kandungan lokal tertentu dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun proyek strategis nasional ini sering kali diperbarui dan diperketat. Bagi sebagian pihak, ini mungkin terlihat sebagai hambatan birokrasi. Namun, bagi UMKM di sektor manufaktur dan pengembangan perangkat lunak (software), kebijakan ini sejatinya adalah karpet merah yang digelar oleh pemerintah.
Secara esensial, TKDN adalah kebijakan proteksi positif. Tujuannya adalah memastikan bahwa belanja besar negara dan korporasi tidak hanya lari ke produk impor, tetapi juga terserap oleh produsen lokal. Ketika aturan TKDN diperketat, artinya pintu bagi produk impor di proyek-proyek tertentu menjadi lebih sempit, dan sebaliknya, pintu bagi produk lokal dibuka semakin lebar. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi UMKM manufaktur. Produsen komponen mesin, suku cadang, furnitur kantor, seragam kerja, hingga alat kesehatan skala kecil dan menengah kini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi pemasok bagi proyek-proyek yang sebelumnya didominasi oleh produk asing.
Untuk dapat memanfaatkan peluang ini, UMKM harus proaktif. Langkah pertama adalah memahami proses sertifikasi TKDN. Meskipun terdengar rumit, pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan dan pendampingan. Memiliki sertifikat TKDN bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan kunci pembuka untuk masuk ke dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog LKPP) dan BUMN. Ini adalah lompatan besar dari pasar B2C (Business-to-Consumer) yang kompetitif ke pasar B2B (Business-to-Business) atau B2G (Business-to-Government) yang lebih stabil dan berskala besar.
Hal yang sama juga berlaku di industri digital. Aturan TKDN untuk produk digital dan perangkat lunak mendorong instansi pemerintah dan perusahaan untuk menggunakan aplikasi, sistem, dan solusi IT yang dikembangkan oleh talenta lokal. Ini adalah momentum bagi para UMKM di bidang teknologi atau software house. Pengembang aplikasi manajemen, sistem keamanan siber, atau platform edukasi lokal kini berada di posisi yang lebih diuntungkan. Kebijakan ini secara efektif mengurangi dominasi pemain global dan memberikan panggung bagi inovator-inovator dalam negeri untuk unjuk gigi dan membuktikan kualitas produk mereka.
Tentu, tantangan tetap ada. Persaingan kualitas, skala produksi, dan konsistensi pasokan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh UMKM. Namun, kebijakan TKDN yang ketat memberikan insentif yang jelas. Ini bukan lagi soal “jika” produk lokal bisa bersaing, tetapi “bagaimana” kita memastikan UMKM siap ketika kesempatan itu datang. Dengan standarisasi produk, peningkatan kapasitas, dan sertifikasi TKDN, UMKM manufaktur dan teknologi lokal tidak hanya akan menjadi raja di negeri sendiri, tetapi juga berpotensi menjadi pemain regional yang disegani.